JAKARTA – Desk Ketenagakerjaan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menerima kunjungan resmi dari delegasi US Department of State dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni dan Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea ini bertujuan untuk meninjau secara langsung operasional serta fasilitas pelayanan hukum dan mediasi isu ketenagakerjaan di lingkungan Polri.
Dalam rangkaian agenda tersebut, perwakilan US Department of State, Joshua Gertsen (Acting Deputy Director DRL/MNL), beserta rombongan berkesempatan meninjau ruang pelaporan dan mediasi, menyimak paparan capaian kinerja Desk Ketenagakerjaan, serta berdiskusi mengenai penguatan perlindungan hak-hak tenaga kerja.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan dibentuk sebagai wujud komitmen Polri dalam menghadirkan keadilan restoratif dan responsif terhadap persoalan hubungan industrial. Desk ini menjadi ruang pengaduan, konsultasi, dan mediasi bagi pekerja maupun pengusaha yang mengalami sengketa ketenagakerjaan.
Desk Ketenagakerjaan hadir untuk memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara cepat, transparan, dan berkeadilan. Kami mengedepankan mediasi dan pencegahan sebelum masuk ke ranah pidana.
Sementara itu, Andi Gani Nena Wea menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak internasional penting untuk memperkuat standar perlindungan pekerja di Indonesia agar sejalan dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan global.
Delegasi AS menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan Bareskrim Polri. Menurut Joshua Gertsen, keberadaan Desk Ketenagakerjaan merupakan langkah progresif yang menunjukkan keseriusan Polri dalam isu hak asasi manusia, khususnya hak-hak pekerja.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Dengan adanya dialog terbuka ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang menjamin perlindungan hak-hak tenaga kerja di Indonesia.
