Diskusi Publik di Bengkulu jadi langkah implementasi UU KIP dan dukung Rencana Kerja 2026
BENGKULU – Informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya disebut sebagai fondasi utama pelayanan publik yang berkualitas. Komitmen itu kembali ditegaskan Divisi Humas Polri melalui gelaran Diskusi Publik di Hotel Mercure, Bengkulu, Kamis (30/7).
Mengusung tema Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Polri sebagai Badan Publik yang Informatif dalam Rangka Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah Tahun 2026, kegiatan ini menjadi forum kolaborasi antara Polri dengan pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola informasi publik di era digital.
Diskusi tersebut juga merupakan implementasi nyata Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekaligus menjadi bagian dari penguatan fungsi kehumasan Polri dalam mendukung capaian rencana kerja Polri dan pemerintah pada 2026.
Transformasi Digital untuk Lawan Hoaks
Di tengah maraknya tantangan penyebaran hoaks dan disinformasi, Polri mendorong percepatan transformasi digital di tubuh Humas. Sejumlah kanal resmi kini dioptimalkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kanal-kanal tersebut meliputi Website Humas Polri, Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu / SPIT, Mediahub, TBNews, Polri TV, Portal Humas, PoliceTube, videotron, hingga seluruh lini media sosial resmi Humas Polri.
Langkah ini bertujuan agar publik tidak lagi kesulitan mencari data terkait kinerja, kebijakan, maupun layanan Polri. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih cepat mengakses informasi akurat tanpa terdistorsi berita tidak benar.
Seperti terlihat dalam kegiatan di Bengkulu, Polri juga menyerahkan cinderamata kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam mewujudkan badan publik yang informatif. Spanduk kegiatan menegaskan pesan utama: _“Polri Kedepankan Keterbukaan Informasi, Masyarakat Makin Mudah Akses Informasi Akurat”_.
Dukung Rencana Kerja 2026
Humas Polri memandang keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi komunikasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan informasi yang transparan, diharapkan program-program prioritas Polri dan pemerintah tahun 2026 dapat dipahami, didukung, dan diawasi bersama oleh publik.
Melalui diskusi ini, Polri berharap ekosistem informasi publik yang sehat dapat terus terbangun. Tujuannya satu: memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang benar, tepat waktu, dan mudah dijangkau.
Layanan informasi Polri juga dapat diakses masyarakat melalui Call Center 110 dengan prinsip Melindungi, Mengayomi, Melayani.